PemdaTouna, Ampana – Aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dikelola oleh PT. Estetika di Dusun Poyompe, Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, mendapat sorotan tajam dari warga setempat. Sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap operasi tambang yang dianggap meresahkan dan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tojo Una-Una, Aspan P. Taurenta, menyatakan bahwa Pemkab memahami dan menghargai aspirasi masyarakat Dusun Poyompe, Desa Borone, yang menyuarakan kekhawatiran terkait aktivitas pertambangan yang dilakukan PT. Estetika. Aksi unjuk rasa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, serta dampak sosial dan ekonomi yang muncul di wilayah tersebut.
“Kami menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan, termasuk mineral bukan logam dan batuan, wajib mematuhi ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dengan melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan,” ujar Aspan.
Lebih lanjut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjelaskan bahwa PT. Estetika telah beroperasi di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una selama kurang lebih lima tahun. Terkait aksi demo yang berlangsung kemarin, Pemerintah Daerah menuntut agar perusahaan bertanggung jawab atas ganti rugi yang dialami masyarakat dan melakukan perbaikan terhadap kondisi fisik lingkungan yang terdampak.
Setelah melalui proses mediasi antara masyarakat dan pihak perusahaan, disepakati beberapa poin penting, antara lain:
1. Masyarakat yang merasa dirugikan berkewajiban menyiapkan data dan dokumen terkait kerugian yang dialami.
2. Perusahaan harus melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan hingga proses penutupan tambang selesai.
Pemkab Tojo Una-Una berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk menempuh jalur komunikasi yang konstruktif demi kebaikan bersama," ungkap Asisten II
Aksi protes ini mencerminkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi aktivitas pertambangan, sekaligus menjadi peringatan bahwa pembangunan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan akan menghadapi penolakan.
Sumber : Diskominfo Touna